Peletak Dasar Sosiologi Hukum dan Pemikirannya (2)

MAX WEBER

¡  Max Weber; Sosiolog dan pakar Ekonomi dari Jerman.

¡  Menurut Weber, analisis hukum dan pranata-pranata hukum mencakup konteks historis, politik, dan realitas sosial.

¡  Bagi Weber, hukum merupakan suatu kondisi faktual yang kompleks dan ditentukan oleh tindakan-tindakan manusia.

¡  Bagi Weber perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat bergerak dari irrasional menuju rasional, kemudian transisi dari substantively rational law ke formally rational law.

¡  Perkembangan tersebut oleh Weber dibagi dalam tiga tahan dari form of domination-nya.

Tahap Tradisional

¡  Bentuk legitimasi: tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu.

¡  Bentuk administrasi: patrimonial, asas turun temurun.

¡  Dasar ketaatannya: tradisional, beban kewajiban bersifat individual.

¡  Bentuk proses peradilannya: empiris, subtantif dan personal (khadi).

¡  Bentuk keadilannya: empiris.

¡  Tipe pemikiran hukumnya: formal irrasional dan substantive rationality.

Tahap Kharismatik

¡  Bentuk legitimasi: otoritas yang kharismatik dengan kesetiaan personal.

¡  Bentuk administrasi: tidak mengenal administrasi, tetapi hanya mengenal rutinisasi dan kharisma.

¡  Dasar ketaatan: respon terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologis dan individu.

¡  Bentuk proses peradilan: pewahyu (revelation), empirical justice formalism.

¡  Bentuk keadilan: keadilan kharismatik.

¡  Tipe pemikiran hukum: formal irasional, subtantif irasional.

Tahap Rasional Legal

¡  Bentuk legitimasi: rasional legal (otoritas bersumber pada sistem hukumnya yang diperankan secara rasional dan sadar).

¡  Bentuk administrasi: birokrasi profesional.

¡  Dasar ketaatan: impersonal (not to individual, not to office).

¡  Bentuk proses peradilan: rasional (pelaksanaan secara rasional mengenai aturan-aturan yang abstrak melalui staf yang profesional).

¡  Bentuk keadilan: rasional.

¡  Tipe pemikiran hukum: formal rationality (logical formal rationality).

Note:

¡  Perkembangan hukum dalam teori Weber didasarkan pada perkembanga yang terjadi pada masyarakat Jerman.

¡  Sementara ketika teori tersebut untuk melihat perkembangan hukum yang ada di Indonesia, kadang menjadi rancu karena perkembangan di Jerman (Eropa) dan Indonesia memiliki perbedaan.

¡  Misalnya, pada masyarakat Indonesia tahap perkembangan masyarakat masih pada tahapan charismatic authority dengan pemikiran formal irrational, tetapi hukum yang dipakai berasal dari tahapan rasional.